Jakarta – Pengamat Politik Pieter C Zulkifli menekankan Presiden Prabowo Subianto memulai masa pemerintahannya dengan visi besar. Di antaranya, menghapus kemiskinan, meningkatkan CVTOGEL taraf hidup rakyat, menyediakan makan bergizi gratis, membangun tiga juta rumah, hingga menciptakan jutaan lapangan kerja.
Ia menilai, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan janjinya tersebut.
“Prabowo Subianto memulai pemerintahannya dengan visi yang ambisius. Namun, janji besar seperti menghapus kemiskinan memerlukan keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kenaikan PPN menjadi ujian pertama: Apakah ini langkah awal menuju transformasi ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka di laporan keuangan negara?” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya.
Di satu sisi, kata dia, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung target ambisius Prabowo. Termasuk, pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun.
“Di sisi lain, langkah ini dinilai bertentangan dengan janji peningkatan taraf hidup masyarakat. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang otomatis melemahkan daya beli rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” katanya.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu menyatakan PPN 12 persen beban berat bagi rakyat. Bahkan, kenaikan PPN akan menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN, sejajar dengan Filipina.
Dia mengamini bila kebijakan ini memang bertujuan meningkatkan pendapatan negara, akan tetapi efek sampingnya langsung dirasakan rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Harga barang dan jasa diperkirakan melonjak, sementara daya beli masyarakat semakin menurun.
“Saat daya beli melemah, sulit membayangkan target penghapusan kemiskinan dapat tercapai. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal yang tidak pro-rakyat justru memperburuk ketimpangan ekonomi. Dengan konsumsi domestik sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan beban pajak berisiko meruntuhkan fondasi tersebut,” katanya.
Keberanian
Di sisi lain, Pieter Zulkifli mengingatkan Presiden Prabowo agar memiliki keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat untuk merealisasikan janjinya terkait penegakan hukum dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu fokus pada upaya peningkatan produktivitas domestik, pengurangan ketergantungan pada mata uang asing, dan pengelolaan ekspor-impor yang lebih baik.
“Transparansi dalam pengelolaan APBN juga harus menjadi prioritas. Anggaran sebesar Rp3.600 triliun untuk tahun 2025 harus benar-benar terealisasi, bukan sekadar angka di atas kertas. Kebijakan perpajakan yang adil dan pro-rakyat menjadi langkah penting berikutnya,” katanya.
Selain itu, Pieter Zulkifli menegaskan bila penegakan hukum harus ditegakkan secara konsisten. Pelanggaran seperti pungli dan pemerasan oleh oknum penegak hukum harus diberantas. Untuk itu, dia mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Terakhir, Pieter Zulkifli ingin pemerintahan Prabowo mengedepankan peningkatan kualitas SDM. Tanpa pembenahan sistem pendidikan dan kesehatan nasional, Indonesia akan sulit bersaing di tingkat ASEAN, apalagi global.
“Rakyat kini menunggu bukti nyata dari janji besar Prabowo. Apakah pemerintah dapat menjawab tantangan ini ataukah visi besar ini hanya akan menjadi angan di tengah realitas ekonomi global yang semakin kompleks? Waktu akan menjadi saksi, apakah janji ini mampu diwujudkan atau berakhir sebagai kontradiksi,” katanya.
Sumber : Beritaseputarindo.id
