Jakarta Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif INITOGEL penuh untuk mengevaluasi dan mengganti para menteri di kabinetnya.
Namun, Said menilai evaluasi kinerja menteri sebaiknya dilakukan berdasarkan ukuran yang objektif dan terukur agar tidak menimbulkan kesan subjektif.
“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri, sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).
“Para menteri adalah pembantu Pak Presiden. Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata mata kepentingan strategis Presiden,” imbuhnya.
Menurut Said, Presiden juga memiliki sejumlah lembaga teknis yang dapat membantu menilai kinerja para menteri, seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan staf khusus di berbagai bidang.
Lembaga-lembaga tersebut, kata Said, bisa menyusun Key Performance Indicator (KPI) sebagai tolok ukur kinerja yang terukur dan transparan.
“Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subyektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang di evaluasi sama sama memiliki pegangan yang jelas,” ujar Said.
Ia menilai, sistem evaluasi berbasis KPI dapat mencegah munculnya persepsi subjektif atau ketidakadilan dalam reshuffle kabinet.
Peroleh Ukuran yang Konkrit
Sebaliknya, Presiden juga dapat memperoleh ukuran-ukuran yang konkrit atas kinerja para menteri di kabinetnya sendiri.
“Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa di evaluasi secara sepihak. Dengan demikian, saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai mekanisme evaluasi yang transparan dapat membantu Presiden menghindari kinerja yang bersifat kamuflatif, yakni pencitraan politik tanpa dampak nyata terhadap kebijakan dan kesejahteraan rakyat.
Said menambahkan, langkah penilaian berbasis data dan indikator kinerja tersebut penting agar setiap kebijakan menteri sejalan dengan visi besar Presiden dalam Asta Cita, yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif,” pungkas Said.
Sumber : Beritaseputarindo.id
